Batam,medialiputan6.com –
Belum lama ini terjadi rusaknya tempat penangkaran buaya milik PT.Perkasa Jagat Karunia ( PJK ) diperairan sekitar batam sehingga membaut nelayan takut untuk melaut.
Ancaman keselamatan yang ditimbulkan membuat banyak nelayan yang bergantung pada hasil laut terpaksa menunda aktifitas mereka terutama menjelang imlek adalah waktu penting untuk menangkap ikan dingkis.
Senin 20 januari 2025,ketua umum LSM MAUNG Hadhysa Prana melalui anggota investigasi kota batam Dedek Wahyudi.C.PS meminta perusahaan untuk jujur berapa banyak buaya yang lepas dan bertanggung jawab atas nelayan yang tidak dapat beraktifitas selama buaya – buaya tersebut belum di tangkap dengan jumlah yang sebenarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika buaya lepas dari penangkaran, perusahaan penangkaran bertanggung jawab atas:
Tanggung Jawab Hukum
1. Kepolisian: Melaporkan kejadian dan mengambil langkah-langkah pengamanan.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Mengawasi dan mengatur penangkaran satwa liar.
3. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA): Mengawasi dan mengatur penangkaran satwa liar.
4. Pemerintah Daerah: Mengawasi dan mengatur penangkaran satwa liar di wilayahnya.
Tanggung Jawab Perusahaan
1. Mengamankan lingkungan sekitar penangkaran.
2. Mencegah kecelakaan dan kerusakan.
3. Mengembalikan buaya ke penangkaran.
4. Memberikan kompensasi kepada korban (jika ada).
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem keamanan.
Pasal yang Berlaku
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Konservasi Satwa Liar.
Langkah-langkah yang Harus Dilakukan
1. Lakukan evakuasi dan penangkapan buaya.
2. Tinjau dan perbaiki sistem keamanan penangkaran.
3. Berikan informasi kepada masyarakat sekitar.
4. Kerjasama dengan pihak berwenang untuk mengatasi kejadian.
5. Lakukan evaluasi dan perbaikan prosedur operasional.
Sumber:
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
2. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
3. Kepolisian Republik Indonesia.
4. Peraturan perundang-undangan terkait.
LSM MAUNG juga meminta dinas terkait agar melakukan chek and richek terkait ijin dan layak tidaknya penangkaran buaya tersebut.( Red )
