Bungo- Media Liputan6.com-Program pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari usaha mensejahterakan masyarakat. Hanya saja, pemberian bansos yang bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar, serta meningkatkan taraf hidup penerimanya, disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran.
Pemerintah menyalurkan berbagai macam bansos ke berbagai elemen masyarakat. Bansos tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan oleh pemerintah desa.
Namun, dalam prakteknya banyak sekali salah sasaran, karena misalnya ada warga yang cenderung mampu bisa mendapatkan bansos, namun yang tidak mampu justru tidak masuk data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu masyarakat kabupaten Bungo yang namanya enggan disebutkan mengatakan dugaan penerima bansos merupakan titipan dari kerabat dekat oknum Rio maupun perangkat, hingga kerabat dekat oknum operator desa.
“ Kami mintak nian DPRD Bungo dan Dinas terkait tolong Sekali-kali cek kelapangan dan Desa, bena dak data yang diinput tu warga yang pantas menerimo atau tidak,” Tukasnya
Sementara itu, saat dikomfirmasi Anggota DPRD Bungo Riana S.Pd didampingi Kadis Sosial Ardani menyebutkan banyaknya laporan masyarakat terkait penyaluran Bansos yang diduga tidak tepat sasaran tersebut menjadi perhatian serius bagi DPRD Kabupaten Bungo.
Sebagai fungsi pengawasan Riana mengharapkan Dinas terkait khususnya dinas Sosial untuk benar benar turun kelapangan dan mengkroscek data DTKS yang diinput operator apa benar-benar data yang pantas menerima atau tidak.
“Ini jadi perhatian penting bagi kita semua dan menurut saya, sumber masalahnya ada pada data yang tidak Valid. Dan butuh pengawalan bersama oleh berbagai elemen masyarakat harus supaya bisa tepat sasaran,” kata Riana
Legislator partai Golkar tersebut menyatakan ada baiknya tetap ada monitoring dan evaluasi untuk penyaluran bansos tersebut hingga ke tangan penerimanya. Kasus yang sama ia temui dilapangan memang perlu ada pendampingan yang berkelanjutan dan Dinsos harus mengetahui kondisi sebenarnya penerima agar penyaluran bansos tepat sasaran.
“Jika memang ada dugaan titip titipan itu, tolong laporkan saja kedinas sosial, jangan biarkan oknum menyalahi aturan karna memiliki wewenang, karna kondisi seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat, kedepannya saya berharap Dinas Sosial bangun komunikasi dan koordinasi dengan datuk Rio jika ada operator nakal dan mempermainkan DTKS dengan seenaknya langsung saja dipecat,”Tegas Riana
Dia menambahkan, saat ini pemerintah telah memproses penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai patokan dalam penyaluran bansos. Namun, dilapangan masih terjadi data yang kurang pas dan perlu diperbaiki, karena sering kali tidak update.
“Bansos itu adalah program yang sangat mulia, program yang memang diperuntukan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Setiap tahunnya ada bantuan sosial seperti PKH termasuk kesehatan seperti KIS dari pemerintah bentuknya beragam. Menjadi penting untuk kita kawal, harus sampai ketangan penerimanya dan tepat sasaran.”Tutupnya.
(Sima)
