Batam, Medialiputan6.com –
Terlihat dari aktivitas beberapa lalu lalang mobil Lori Dumd Truk yang sedang mengangkut tanah melintas di area depan Vesinter Indonesia dan Jalan raya Punggur diduga adanya bisnis penjualan beli tanah bouksit, Selasa 18/02/2025.
Diketahui dari hasil investigasi, bahwa terlihat adanya aktivitas Pengerukan tanah bouksit di wilayah Punggur di belakang PT. Vesinter Indonesia dan tidak jauh dari PT Labroy.
Berdasarkan penelusuran lebih dalam, aktivitas pengerukan tanah di Punggur sudah berjalan 1 ( satu ) Bulan lebih dan diduga tidak mengantongi izin Cut and Fill dari instansi terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akan tetapi, diduga dari aktivitas pengerukan tanah Bouksit tersebut adanya keterlibatan oknum ikut serta dalam pengerukan tanah di Punggur sehingga aktivitas pengerukan tanah berjalan mulus tampa adanya hambatan.
Menurut penelusuran yang dilakukan oleh awak Media, bahwa tanah Bouksit yang di keruk dari lokasi Punggur di antar ke wilayah Batu ampar dekat PT. Dermot namun lory pengangkutan tanah Bouksit tdak mengunakan penutup ( terpal ) dan sangat rentan membahayakan penguna jalan raya Punggur.
Tak tanggung-tanggung, kata F, dalam sehari kedua lokasi ini mampu mengeluarkan material tanah bauksit hingga ratusan kubik. Namun, sangat disayangkan tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum (APH).
“Dalam sehari, kalau 30 trip ada itu bang. Muatan dump truk roda 6 ini mencapai 5 kubik. tinggal di kalikan saja,” jelasnya.
Seperti diketahui, proyek pematangan lahan atau pemotongan bukit di suatu lokasi harus memiliki izin Amdal, UKL dan UPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta izin Cut and Fill BP Batam.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.
Hingga berita ini diterbitkan, awak Media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pihak terkait lainnya perihal praktik jual beli tanah timbunan tersebut.
Reporter : Team
