Medialiputan6.com, Papua Tengah – Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah, Diben Elaby, S.Th, menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan kontroversial Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, yang menyebut bahwa aksi demonstrasi dan pemalangan di Kota Jayapura bukan berasal dari masyarakat Port Numbay, melainkan dari warga pegunungan. Pernyataan ini terekam dalam video berdurasi sekitar 40 menit yang kini beredar luas di berbagai grup media sosial dan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.
Dalam video tersebut, Wali Kota Jayapura terdengar mengatakan : “Yang biasa demo dan palang kota ini bukan orang Port Numbay, tapi orang gunung. Kalau ada yang demo, kita kembalikan ke kampung masing-masing supaya tidak merusak kota ini.”
Menanggapi hal ini, Diben Elaby menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat diskriminatif, rasis, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi, (17/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pernyataan itu sangat tidak pantas keluar dari seorang pemimpin daerah. Saya minta Wali Kota segera mencabut ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat pegunungan yang selama ini telah menjadi bagian penting dari Kota Jayapura,” ujar Diben.
Ia menekankan bahwa Kota Jayapura adalah rumah bersama seluruh orang Papua, tanpa membeda-bedakan asal usul suku atau wilayah. Menurutnya, pembangunan dan keberagaman Jayapura tak lepas dari kontribusi masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat pegunungan.
“Jayapura bukan hanya milik Port Numbay. Ini tanah Papua. Orang gunung dan pantai adalah satu tubuh. Jangan karena jabatan, lalu bicara semaunya dan menyulut konflik sosial,” tegas Diben.
Sebagai tokoh gereja dan politisi asal wilayah pegunungan, Diben menyatakan kekecewaan mendalam atas pernyataan tersebut. Ia menilai, ucapan tersebut tidak hanya berpotensi merusak persatuan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra tokoh-tokoh Port Numbay yang saat ini tengah berkontestasi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Jayapura.
“Saya khawatir ucapan ini membuat masyarakat menilai bahwa pemimpin dari Port Numbay bersikap diskriminatif. Ini bisa berdampak buruk bagi kandidat yang sedang bertarung dalam PSU, termasuk Pak BTM yang saya dukung,” katanya.
Diben menyerukan agar seluruh pihak menjaga semangat demokrasi dan menyelesaikan perbedaan secara bermartabat melalui jalur hukum, tanpa menyudutkan kelompok masyarakat tertentu.
“Kalau ada demonstrasi, lihat substansinya. Hukum dan kebebasan berekspresi harus dihargai, bukan justru ditekan dengan stigma dan tuduhan yang membelah masyarakat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Diben mengingatkan pentingnya etika komunikasi dalam kepemimpinan publik. Ia meminta agar tidak ada lagi ujaran yang menimbulkan kegaduhan sosial dan mencederai kebersamaan di tanah Papua.
“Kota Jayapura milik kita semua. Jangan ada lagi yang merasa lebih berhak. Mari kita bangun Papua dengan semangat inklusif, demokratis, dan tanpa diskriminasi,” pungkasnya. (Aw)
