Medialiputan6.com, Jayapura — Sejumlah tokoh masyarakat, mahasiswa, dan elemen adat asal wilayah pegunungan Papua menyampaikan sikap tegas terhadap pernyataan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, yang dinilai mengandung unsur diskriminasi terhadap masyarakat pegunungan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jayapura, mereka menuntut permintaan maaf terbuka dari Wali Kota dalam waktu tiga hari.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh perwakilan kepala suku besar, mahasiswa, serta penanggung jawab aksi dari lintas elemen masyarakat. Dalam penyampaian sikapnya, para tokoh menyuarakan ketidakpuasan mereka atas pernyataan Abisai Rollo yang dianggap mencederai persatuan masyarakat Papua, (19/6/2025).
Kepala Suku : Bahasa Pemimpin Tidak Mencerminkan Kedewasaan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan Kepala Suku Gunung, Rufus Muyapa, dalam pernyataannya mengatakan bahwa masyarakat adat merasa tersinggung dengan ucapan yang disampaikan oleh Wali Kota Jayapura.
“Kami kepala suku besar yang berasal dari wilayah lapang-lapang orang gunung merasa tidak nyaman dan tidak senang dengan pernyataan tersebut. Kami minta Wali Kota menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat pegunungan,” ujarnya.
“Jika tidak ada permintaan maaf dalam tiga hingga empat hari ke depan, kami akan turun aksi damai ke DPR Papua untuk menandatangani pernyataan sikap bersama agar ke depan tidak ada lagi perpecahan. Papua harus bersatu,” tegas Rufus.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih, Yunus Korea, mewakili suara mahasiswa menyampaikan sikap tegas menolak segala bentuk ujaran diskriminatif antar etnis sesama orang Papua.
“Kami mahasiswa dari tiga wilayah – Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom – menyatakan menolak segala bentuk ujaran rasis dan diskriminasi,” kata Yunus.
“Kami menuntut agar Wali Kota tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pegunungan. Bila dalam tiga hari tidak ada jawaban, kami siap menggerakkan massa untuk aksi damai,” tambahnya.
Penanggung jawab konsolidasi lintas elemen, Heri Aso, menyampaikan bahwa klarifikasi Wali Kota yang telah beredar di media tidak dianggap menjawab substansi persoalan. Oleh karena itu, ia menyampaikan tiga poin sikap yang menjadi keputusan bersama.
“Pertama, kami menyampaikan pernyataan sikap malam ini melalui konferensi pers. Kedua, kami mendesak Wali Kota Jayapura agar memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Lapago dan Meepago. Ketiga, bila ini diabaikan, kami akan turun aksi damai dengan aspirasi yang disampaikan secara hukum,” kata Heri.
Ia menambahkan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kekecewaan sekaligus komitmen bersama lintas tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum dari wilayah pegunungan yang selama ini tinggal di Jayapura.
Pernyataan sikap yang disampaikan malam itu menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menolak segala bentuk ujaran yang dapat memecah belah masyarakat Papua. Para tokoh meminta agar Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, memberikan klarifikasi disertai permintaan maaf secara terbuka dan tulus.
“Bahasa pemimpin harus membangun, bukan memecah. Klarifikasi tidak cukup. Kami butuh tanggung jawab moral,” demikian bunyi pernyataan bersama.
Hidup rakyat Papua! Lawan diskriminasi! Papua satu untuk semua. (Aw)
