Bitung,SULUT, Medialiputan6.com-
Ketua Umum Komnas Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Amirul S Piola, SH, menegaskan bahwa sumpah dalam pelantikan bukanlah sekadar formalitas seremonial, melainkan merupakan janji moral dan doa etis yang harus dijalankan secara konsisten oleh setiap pengurus.
Pernyataan itu disampaikan dalam pelantikan pengurus LP-KPK Kota Bitung, yang berlangsung pada Selasa (24/6/2025). Dalam sambutannya, Amirul menekankan bahwa LP-KPK adalah lembaga sosial kontrol yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi kinerja seluruh lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum.
“Sumpah adalah ikrar etis dan spiritual. Ini bukan sekadar seremoni, tapi komitmen kita dalam menjalankan tugas pengawasan yang profesional dan independen,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Amirul juga menyoroti praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang marak terjadi. Ia menyebut OTT sebagai indikasi lemahnya sistem pencegahan korupsi di Indonesia.
“OTT mencerminkan bahwa sistem pencegahan kita belum optimal. Yang kita butuhkan adalah pendekatan sistematis dan preventif, bukan sekadar represif,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan seluruh jajaran LP-KPK agar menjunjung tinggi etika organisasi. Hal ini menyusul adanya laporan terkait oknum LP-KPK di beberapa daerah yang terlibat dalam praktik pemerasan.
Sebagai bukti kiprah positif, Amirul menyampaikan bahwa LP-KPK berhasil mendorong pencegahan korupsi di Toraja Utara melalui pendekatan advokasi yang humanis dan berbasis masyarakat.
Ia pun berharap Kota Bitung bisa menjadi contoh nasional dalam pemerintahan yang bersih dan transparan, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menutup sambutannya, Amirul mengumumkan agenda penting LP-KPK ke depan, yakni Pelatihan Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) LP-KPK yang direncanakan digelar di Karawang, Jawa Barat pada Agustus 2025. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan konsolidasi organisasi secara nasional.
( AK )
