Bekasi, Medialiputan6.com-
Kabupaten Bekasi tengah diguncang protes besar dari masyarakat terkait buruknya layanan RSUD Cabangbungin dan dugaan kasus pelecehan terhadap pasien anak oleh seorang dokter. Gerakan Masyarakat Cabangbungin (GMC) menggelar aksi damai di Kecamatan Cabangbungin, Kamis 03/07/2025. mendesak pencopotan Direktur RSUD, dr. Erni Herdiani, yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Dugaan Pelecehan: Seorang dokter diduga melecehkan pasien anak. Pihak rumah sakit disebut berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan, bahkan menghalangi laporan ke pihak berwajib.
Dokter Masih Aktif: Meski ada dugaan serius, dokter yang bersangkutan masih bertugas dan belum dijatuhi sanksi etik atau administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tuntutan Publik: Poster “RSUD Bobrok, Ganti Direkturnya!” mencerminkan kemarahan warga atas pelayanan buruk dan pelanggaran etika.
Landasan Hukum Kuat: Mengacu pada UU No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 47 Tahun 2021, publik menilai RSUD telah melanggar prinsip pelayanan kesehatan paripurna dan berhak dikenai sanksi — termasuk pencopotan direktur.
Kehilangan Kepercayaan: RSUD Cabangbungin kini dianggap gagal sebagai penyedia layanan publik, dengan berbagai laporan mulai dari antrean panjang hingga pelanggaran etis.
pernyataan tokoh Tanggapan Pemerintah:
Ahmad Syaripudin (tokoh masyarakat): “Desakan warga legal secara hukum. Ini soal akuntabilitas publik.”
Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan: “Kasus ini harus diproses hukum, bukan ditutup-tutupi.”
Pihak RSUD & Dinas Kesehatan: Belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Masalah sistemik: Ini bukan hanya kasus perorangan, tapi menunjukkan kegagalan manajerial, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas di RSUD Cabangbungin.
Langkah hukum dan administratif sangat mungkin dilakukan, baik untuk mengusut pelaku dugaan pelecehan maupun mengevaluasi kepemimpinan RSUD.
Publik menunggu sikap tegas dari Pemkab Bekasi. Jika tidak segera ada tindakan.termasuk sanksi administratif atau pencopotan pimpinan RSUD — maka krisis kepercayaan terhadap layanan kesehatan publik bisa makin dalam.
[ M.Jhon ]
