Batam,medialiputan6.com – Ribuan buruh Batam yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam (KRB), terdiri dari serikat buruh Federasi Logam, Otomotif, Aerospace, Umum dan Mesin (F-LOMENIK), SP.TSK SPSI, FSPMI, Farkes, FPBI dan Partai Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Wali Kota Batam dan ke perusahaan PT Djitoe Mesindo, Tanjung Uncang, pada Kamis (28/8/2025).
Ketua KRB, Yapet Ramon, mengatakan bahwa aksi nanti akan dihadiri ribuan massa buruh, yang mana titik kumpul di Halte Panbil dengan menggunakan alat peraga seperti mobil komando, sound system, bendera, banner dan reaflet, serta dresscode FSPMI biru, putih dan hitam.
Adapun 9 tuntutan aksi yang akan disuarakan yaitu:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Hapus outsourching dan tolak upah murah.
2. Stop PHK, bentuk Satgas PHK.
3. Reformasi pajak perburuhan.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnimbuslaw.
5. Berantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
6. Revisi RUU Pemilu.
7. Manajemen tandatangi dan daftarkan PKB PT Djitoe Mesindo.
8. Hapus UWTO <200 m² karena memberatkan masyarakat.
9. Pembinaan K3 di Kota Batam.
Ramon menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, kenaikan upah minimum diperhitungkan berdasarkan nilai inflansi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Ia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam penetapan upah minimum harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, keputusan MK menyebutkan bahwa upah minimum sektoral (UMSP/UMSK) wajib diberikan kepada buruh yang nilainya di atas UMP/UMK.
“Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” jelasnya, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, informasi yang diperoleh dari Litbang Partai Buruh dan KSPI sudah melakukan survei dan analisa perhitungan untuk menentukan kenaikan upah minimum sektoral adalah sebagai berikut:
Pertama, akumulasi nilai inflansi Oktober 2024 sampai September 2025 diperkirakan sebesar 3,23%.
Kedua, akumulasi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai September 2025 berkisar 5,1% sampai 5,2%
Ketiga, indeks tertentu yang diusulkan oleh SP/SB dan Partai Buruh di Batam adalah 1,0 sampai 1,4.
Dengan demikian, Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) dan Partai Buruh di Batam mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.
Informasi yang diperoleh, bahwa survei nilai tambah tiap sektor industri didapat pertambahan nilainya adalah sebesar 0,5% sampai dengan 5%. Dengan demikian, SP/SB dan Partai Buruh di Batam mengusulkan nilai kenaikan Upah Minimum Sektoral (UMS) 2026 sesuai jenis industrinya masing-masing adalah sebagai berikut: Kenaikan UMSP/UMSK 2026 = (8,5% – 10,5%) + (0,5% – 5%) tergantung jenis industrinya.
Informasi dari BP Batam, bahwa ketika ketidakpastian global dan tekanan tarif internasional membayangi kawasan, Kota Batam justru mencatat pertumbuhan investasi yang mencolok. Pada Triwulan II 2025, realisasi investasi mencapai Rp9,6 triliun, naik 11 persen dibandingkan Triwulan I dan tumbuh 97 persen dibandingkan Triwulan II 2024.
“Secara komulatif, realisasi investasi Batam Semester I berdasarkan LKPM mencapai Rp18,18 triliun atau 49,15 persen dari target nasional Rp36,99 triliun,” tambahnya.
Sementara itu, menurut metodologi BP Batam, yakni gabungan seluruh investasi PMA dan PMDN dalam bentuk modal tetap dan modal lancar total realisasi mencapai Rp33,72 triliun atau 56,2 persen dari target Rp60 triliun, tumbuh 64,94 persen dibandingkan tahun lalu.
Dilihat dari data tersebut bahwa pencapaian realisasi investasi adalah kerjasama seluruh stakeholders,
semangat kebersamaan, sinergi bersama buruh, pemerintah dan pengusaha untuk kemajuan kota Batam.
“Sudah saatnya Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Ahcmad menghapus UWTO lahan <200 m2. Dan sebagai PR pemerintah bahwa tahun 2025 Kota Batam belum terwujudnya Upah Minimum Sektoral (UMS). Investasi mencapai target tapi upah buruh tidak naik! Ada yang keliru dalam kebijakan yang ditetapkan,” tutup Ramon.( Red )
