Pekalongan – Jateng – Medialiputan6.com.Forum Peduli Outsourcing dan Karyawan BLUD untuk Aksi (FORPAKSI) Pekalongan, Senin (6/10), menyerahkan dokumen hasil pengaduan tenaga outsourcing ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD dan Kejaksaan Negeri Kajen.
Dokumen berisi laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, mulai dari pemecatan sepihak, pemotongan gaji, hingga penggajian di bawah UMK di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Namun, aktivis FORPAKSI Mustofa Amin menilai DPRD kurang responsif terhadap penderitaan para pekerja. “Jangan hanya tampung aspirasi, tapi harus ada tindakan nyata,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara aktivis Zafaron mengungkap dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD dalam perusahaan pengelola tenaga outsourcing. “Kami punya bukti dan siap menyerahkan ke Badan Kehormatan Dewan serta Kejaksaan,” katanya.
FORPAKSI mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas masalah ini. Mereka berharap langkah tersebut dapat memperbaiki sistem ketenagakerjaan daerah dan menghentikan praktik ketidakadilan terhadap para pekerja outsourcing.mty
